Penyimpangan Program Jamkesmas di Beberapa Daerah

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk realisai pelayanan kesehatan untuk rakyat miskin, pemerintah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau yang biasa disebut Jamkesmas. Namun, program ini tidak berjalan dengan semestinya. Banyak rakyat miskin yang tidak memperoleh Jamkesmas, kartu yang berpindah tangan, kesalahan data dalam kartu Jamkesmas, dan sebagainya. Berikut paparan mengenai penyimpangan-penyimangan yang terjadi di beberapa daerah.

Di Mataram, harapan masyarakat miskin di daerah NTB untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis tidak serta merta dapat terpenuhi walaupun sudah memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) miskin baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun kesehatan lanjutan . Sebab saat ini masyarakat miskin baik diperkotaan maupun pedesaan di daerah NTB masih termarginalkan. Bahkan ada sebagian masyarakat miskin justru tidak memperoleh jamkesmas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinasi dan kabupaten kota .

Seperti penuturan Pak Maryadi, salah seorang warga masyarakat dipinggiran kota Mataram yang merasa prihatin dengan pelayanan jamkesmas, yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan,. Lebih-lebih saat mengalami pengobatan di Rumah Sakit yang pernah dialaminya.

Hal tersebut salah satu contoh pelayanan kesehatan yang terjadi selama ini di Mataram. Belum lagi temuan BPK, tentang adanya dugaan penyimpangan pemanfaatan jamkesmas yang seharusnya untuk masyarakat miskin namun dimanfaatkan untuk oknum PNS maupun TNI, dan POLRI yang jumlahnya sekitar 110 kartu jamkesmas. Belum lagi rekening pembayaran Jamkesmas yang seharusnya masuk ke rekening puskesmas, namun kenyataannya masuk rekening pribadi kepala puskesmas. Dan hal tersebut menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat di daerah ini.

Pengelola Jamkesmas daerah provinsi NTB membantah kalau lalui dikatakan adanya penyimpangan dana jamkesmas hasil temuan BPK, dan hal tersebut merupakan kesalahan adminstrasi, baik untuk peruntukan maupun masalah rekening. Sebab, seluruh masyarakat miskin di NTB telah ter-cover pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas.

Sementara itu, di Bandar Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muoloek seringkali dibuat gerah dengan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tidak sepenuhnya pengguna Jamkesmas adalah pemilik kartu untuk masyarakat miskin. Namun, ketika indikasi penyalahgunaan itu diketahui, dan ditanyakan pemilik kartu yang berhak, bukannya sadar pasien tersebut sebaliknya marah. Namun demikian pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan dan tidak mempersoalkannya. Demikian dikatakan Direktur Utama RSUDAM dr Hermansyah Zaini, Selasa (30/11).

“Saya juga pernah menemukan, di kartu Jamkesmas itu tertera usia anak dan orangtua, lebih tua anaknya. Jika demikian, jadi siapa yang sebenarnya yang mempunyai hak menggunakan kartu tersebut,” jelasnya. Selain itu, lanjut dia, ada juga pasien yang mengakui sendiri telah meminjam kartu Jamkesmas milik saudaranya atau bahkan tetangganya.

Hermansyah menilai untuk memindah pengguna hak kartu miskin itu pun mudah. Dengan mengganti nama, terus kemudian untuk kelengkapan berkas tinggal membuat Kartu Keluarga (KK) dan KTP di kelurahan. Saking mudahnya, orang yang tergolong kaya pun bisa memiliki kartu Jamkesmas. Hal ini, biasanya karena ada latarbelakang kerabat dengan pegawai kelurahan.
Hermansyah menganggap pendistribusian kartu Jamkesmas melalui kelurahan itu tidak efektif dan tepat sasaran. “Seharusnya melalui puskesmas karena mereka yang tahu pasien yang miskin atau tidak,” katanya.

Di Mesuji, Lampung, Dari total penduduk 186.524 jiwa, sebanyak 6.594 belum mendapatkan jamkesmas. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya masyarakat miskin yang belum tersentuh program jamkesmas.
Sebanyak 3.956 masyarakat miskin sampai saat ini tidak mendapatkan perhatian dari Pemkab Mesuji. Temuan itu merupakan hasil pendataan tim koordinasi jamkesmas Provinsi Lampung. Tim juga mengalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk program jamkesmas di kabupaten ini mencapai Rp237.384.000.

Meski begitu, Dinas Kesehatan dan Sosial (Diskessos) Kabupaten Mesuji seakan tidak peka terhadap kondisi yang dialami 3.956 masyarakat miskin tersebut. Satuan kerja ini belum mengakomodasi mereka untuk mendapatkan program jamkesmas.

Masih banyak penyimpangan program Jamkesmas di daerah-daerah lain. Sungguh ironis sekali. Bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat miskin ternyata masih belum tepat sasaran. Seharusnya, ada sistem pendistribusian yang lebih baik, agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan seperti yang sudah dipaparkan di atas. Serta, ada tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang mencoba-coba menguntungkan dirinya sendiri, tanpa pandang bulu.

Sumber :
1. http://www.radarlampung.co.id/web/lampung-raya/tuba-barat-mesuji/14227-ribuan-warga-miskin-tak-dapat-jamkesmas.html
2. http://www.tribunlampung.co.id/read/artikel/17827
3. http://www.pro3rri.com/
4. http://www.kabarindonesia.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s